NqtaNWJ4MaxaNGF6MGp7NaJcMSMkyCYhADAsx6J=
MASIGNCLEANLITE103

Istiṣḥāb; Melestarikan Hukum Lama

 

الاستصحاب

Mas, tadi saya udah wudhu apa belum ya?” atau “tadi saya udah kentut apa belum ya?

Dua pertanyaan itu sering muncul di sekitar kita.

Keduanya memang masuk dalam bidang fikih, namun pola pikir penyelesaiannya merujuk pada ilmu ushul fikih. Dalam hal ini, teori istishhab dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Apa Istiṣḥāb itu?

Istiṣḥāb secara bahasa bermakna طلب الصحبة atau طلب الصحابة yaitu membandingkan sesuatu lalu mendekatkannya. 

Sedangkan secara istilah, beragam redaksi disampaikan oleh para ulama.

Imām al-Ghazzālī di dalam al-Mustafā min ‘Ilm al-Uūl mendefinisikannya dengan:

عبارة عن التمسك بدليل عقلي او شرعي و ليس راجعا الى عدم العلم بالدليل بل الى دلبل مع العلم بالانتفاء المغير او مع ظن انتفاء المغير عند بذلا لجهد فى البحوث الطلب

Yaitu tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar’i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencari”

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah di dalam I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn dan ‘Abd al-Karīm Zaydān di dalam Al-Wajīz fī Uūl al-Fiqh mendefinisikannya dengan:

اِسْتِدَامَةُ إِثْبَاتِ مَا كَانَ ثَابِتًا أَوْ نَفْيِ مَا كَانَ مَنْفِيَّا

Yaitu: “Menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya

Atau dengan redaksi yang lain, disebutkan:

بَقَاءُ الْأَمْرِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوْجَد مَا يُغَيِّرُهُ 

yaitu menetapkan perkara atas status awal sampai ada sesuatu yang mengubahnya.

Istiṣḥāb adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Istiṣḥāb tidak menciptakan hukum baru melainkan mempertahan hukum lama sekira masih relevan dan tidak ada argument yang mengubahnya.

Dua pertanyaan di awal, dengan pola pikir Istishhab dapat dijawab sebagai berikut.

Apakah sudah wudhu atau belum? Maka dikembalikan kepada status awalnya, yaitu keadaan belum berwudhu.

Apakah sudah kentut atau belum? Maka dikembalikan kepada status awalnya, yaitu belum kentut, sehingga keadaan yang meyakinkannya adalah status suci dari hadas kecil.

Kaidah fikih terkait hal ini yaitu:

بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Bahwa ketetapan pada masa lalu tetap digunakan pada masa sekarang dan/atau yang akan datang.

 

Apa saja ketentuannya?

Muammad Muārawah di dalam “Al-Istiṣḥāb, ujjiyyatuh wa Athruh fi al-Akām al-Fiqhiyyah” menyebutkan tujuh Rukun Istiṣḥāb sebagai berikut.

  • Yakin terhadap realitas hukum
  • Keraguan sebagai bandingan atas sifat yakin
  • Kesinambungan antara hukum yang diyakini dengan realitas yang diragukan
  • Keberadaan keyakinan dan keraguan merupakan fakta, bukan dugaan
  • Kesatuan masalah antara yang diyakini dengan yang diragukan, baik dari sisi tema, obyek, maupun tingkatan permasalahan
  • Pertautan waktu antara hal yang diyakini dengan yang diragukan
  • Keyakinan harus lebih dahulu ada sebelum keraguan.

 

Adapun Syaratnya yaitu:

  • Mujathid telah berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mencari bukti perubahan hukum awal. Jika tidak ditemukan adanya perubahan maka diberlakukanlah istiṣḥāb.
  • Status hukum pada kasus lama, baik secara nash maupun akal, benar-benar ada, bukan hanya didasarkan atas keraguan dan dugaan.
  • Hukum lama yang dijadikan sebagai pijakan istiṣḥāb bersifat mulaq (umum). Dalil lama tersebut tidak menunjukkan keberlakuan dirinya secara terus-menerus, tidak pula menujukkan ketidakberlakuannya sampai batas waktu tertentu. Karena bila ada batas waktunya, maka itu tidak disebut menggunakan istiṣḥāb, melainkan disebut mengunakan dalil tersebut.
  • Tidak terjadi kontradiktif antara istiṣḥāb dengan nash yang ada. Bila terjadi kontradiktif antara keduanya, maka yang didahulukan adalah apa yang tertera pada nash, karena nash memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan istiṣḥāb.

 

Ada berapa Macam Istiṣḥāb?

Abū Zahrah dalam Uūl Fiqh dan al-Sarakhsī dalam Uūl al-Sarakhsī menyebutkan beberapa pembagian Istiṣḥāb sebagai berikut.

  • Istiṣḥāb al-Ibāah al-Aliyyah, bahwa pada dasarnya, segala sesuatu apapun boleh dilakukan. 

Dalam kaitan ini, kaidah turunannya yaitu 
الْاَصْلُ فِى الْاَشْيَاءَ الْاِبَاحَةُ

  • Istiṣḥāb al-Barā`ah al-Aliyyah, bahwa pada dasarnya, semua manusia terbebas dari segala tanggung jawab.

Al-Ashyā’ dalam kaidah di atas bermakna segala urusan yang berhubungan dengan muamalah. Sehingga, setiap segala sesuatu yang masuk kategori muamalah, boleh dilakukan, sampai ada dalil yang menghendaki ketidakbolehannya. Dapat dipahami pula bahwa dalam bidang muamalah, hukum Islam lebih bersifat fleksibel. Ijtihad terbuka lebar dalam ranah ini.

Berbeda dengan ranah ibadah yang pada asalnya adalah haram dilakukan sampai ada petunjuk untuk melakukannya. Kaidah yang menyatakan hal ini yaitu

الْاَصْلُ فِى الْعِبَادَةِ التَّحْرِيْم

Hal senada dikemukakan Imām al-Shāibī dalam al-Muwāfaqāt fī Uūl al-Sharī’ah, bahwa:

الْاَصْلُ فِى الْعِبَادَات بِالنِّسْبَة اِلَى الْمُكَلَّف التَّعَبُّد دُوْنَ الْاِلْتِفَات اِلَى الْمَعَانِى وَ اَصْلُ الْعَادَات الْاِلْتِفَات اِلَى الْمَعَانِى


Istiṣḥāb jenis kedua ini pada prinsipnya menghendaki bahwa setiap orang pada dasarnya terbebas dari segala jenis beban dan tanggungan. Kaidah yang muncul adalah

الْاَصْلُ بَرَأَةُ الذِّمَّة

Dalam bidang ekonomi misalnya, setiap orang terbebas dari utang, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa ia berutang.


  • Istiṣḥāb al-ukm, bahwa pada dasarnya, hukum lama tetap lestari, sampai ada dalil lain yang mengubahnya. 
Macam yang ketiga ini menurunkan kaidah
الْاَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلىَ مَا كَانَ 
Misalnya, Pak Bagas mempunyai mobil. Kepemilikan mobil tersebut akan terus melekat pada Pak Bagas sampai ia menjualnya, atau memberikannya kepada orang lain.

  • Istiṣḥāb al-Waf, bahwa pada dasarnya, suatu hukum ditetapkan berdasarkan tetapnya sifat sebelumnya. 
Sifat suci dari hadas akan tetap melekat pada seseorang, sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Sifat hidup seseorang tetap melekat pada setiap orang, sampai ada bukti yang menyatakan bahwa seseorang tersebut telah meninggal.  

Bagian ini muncul kaidah
الْيَقِيْنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكّ 
bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan.


Bagaimana Istiṣḥāb Digunakan untuk Memecahkan Kasus?

Istiṣḥāb yaitu memberlakukan hukum lama untuk diterapkan pada masa sekarang dan yang akan datang selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Bahwa asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh sehingga tidak ada sesuatu yang dapat mencegah, melarang, atau bahkan mewajibkannya. Bahwa pada dasarnya setiap manusia terbebas dari beban dan tanggung jawab.

Penalaran seperti ini sejalan dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu asas praduga tak bersalah. Hal itu terdapat dalam KUHAP Butir 3 Huruf c dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1). Oleh karenanya, bahkan seorang terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan tidak boleh dihukumi bersalah sampai ada bukti dan diputusan oleh pengadilan bahwa ia telah melakukan tindak pidana. Hal itu karena pada dasarnya setiap orang tidak bersalah, sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya.

Sejalan pula dengan Asas Hukum Pidana Islam;

لَا حُكْم لِاَفْعَال الْعُقَلَاء قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصّ 

yaitu tidak ada hukum bagi perbuatan orang dewasa sebelum ada aturan yang mengaturnya. Asas tersebut merupakan jaminan bagi kebebasan individu, tapi tetap dengan batas gerak secara jelas dan terukur. Ia menjamin terlaksananya hukum;

-    Menyangkut kewenangan hakim sehingga tidak sewenang-wenang

-   Menyangkut masyarakat atau orang per orang sehingga tidak melampaui batas-batas tersebut.

Setiap orang harus mendapat sosialisasi aturan batasan dan hukumannya sebelum perbuatannya dianggap melanggar hukum dan mendapatkan hukuman.

Sejalan pula dengan pepatah Von Feuerbach yaitu nullum delictum nula poena sine praevia leg poenali yaitu tidak ada delik dan tidak ada hukuman tanpa didahului oleh peraturan.

-    Tidak ada hukuman jika tidak ada undang-undang.

-    Tidak ada hukuman jika tidak ada pelanggaran.

-  Tidak ada perbuatan melanggar hukum (tindak pidana) jika tidak ada peraturan yang mengatur hukumannya.

Lebih dari itu, hukum baru tidak dapat menghukumi perbuatan sebelumnya (tidak berlaku surut; non-retroaktif). Ia hanya bisa menghukumi perbuatan melanggar hukum yang ada setelah aturan tersebut terbit.

 

Pada asasnya, setiap manusia merupakan manusia merdeka, manusia baik, bukan pelanggar hukum sampai ada aturan yang mengaturnya dan ada bukti yang menyatakan seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sikap saling menuduh tidak dapat dibenarkan. Setiap orang tidak dapat dituduh melakukan pencurian, korupsi, berbuat zina, dan sebagainya, sampai ada bukti bahwa orang tersebut melakukannya. Menuduh orang lain mencuri, korupsi, dan tuduhan yang lainnya tanpa bukti sama saja menciderai asas awal hukum Islam.

 

Baca Istiṣḥāb sebagai Solusi Pemecahan Masalah

Share This Article :
Kang Masykur
2830497731575963414