Seluk-Beluk Wakaf di Indonesia

 

Wakaf


Sebagaimana Zakat, Wakaf juga mempunyai potensi yang sangat besar di Indonesia. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama menginfokan bahwa potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. 

Potensi yang sangat besar tersebut, mustinys dikelola dengan baik. Salah satu upayanya adalah dengan memahami beberapa aturan terkait. Ada 3 hal pokok yang sangat perlu mendapat kan perhatian; 

Konsepsi Wakaf, 

Nadhir, dan 

Sanksi.

Ketiganya akan saya sampaikan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku di Indonesia, sejak awal kemerdekaan.

Aturan tentang Wakaf dijelaskan pertama kali dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, tepatnya Pasal 49. Pasal tersebut menghendaki Peraturan Pemerintah untuk mengatur secara lebih detil. Namun demikian, PP yang diinginkan baru terwujud setelah 17 tahun lamanya. Tepatnya pada 17 Mei 1977, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disahkan.

Sebagaimana dijelaskan di awal, 3 konsep penting yang akan dibahas yaitu Konsepsi Wakaf, Nadhir, dan Sanksi merujuk pada UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

A. Konsep Wakaf

1. UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria

Pasal 49 UU Agraria menyebutkan:

1) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai

2) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah

Point Penting dalam pasal tersebut yaitu 

a. Tanah yang digunakan untuk kepentingan peribadatan, seperti lokasi pembangunan masjid dan madrasah, mendapat pengakuan secara resmi. 
b. Jenis tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tersebut ada dua macam: yakni tanah hak pakai dan tanah hak milik.
c. Menghendaki Peraturan Pemerintah sebagai pedoman mengenai Wakaf Tanah Milik


2. PP No 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik

Pasal 1 Ayat (1) PP tersebut menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam

Pasal tersebut memuat 2 hal penting; 

a. wakaf dapat dilakukan baik perorangan maupun badan hukum dengan memberikan tanah miliknya untuk kepentingan keagamaan. 

b. Tanah wakaf yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik kembali karena peraturan ini menegaskan wakaf untuk selamalamanya


3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 215 Ayat (1) menyebutkan bahwa 8

Perubahan aturan pada KHI dengan aturan sebelumnya teretak pada pengelolaan wakaf, yaitu dapat dilakukan oleh Sekelompok Orang.


 4. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 1 Ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wâkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadat dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Pasal tersebut merupakan hal baru yang sebelumnya tidak ada. Jika sebelumnya harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali artinya berlaku selamanya, maka pada aturan baru ini, wakaf dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.


5. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Sebagaimana tujuannya, konsep wakaf dalam PP ini hampir sepenuhnya sama dengan UU Wakaf. PP ini menyebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wâkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah


B. Nādhir

1. UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria tidak menjelaskan mengenai Nadhir.


2. PP No 28/1977 tentang Perwakafan Hak Milik

Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa Nadhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf

Pasal tersebut menjelaskan mengenai 2 Jenis Nadzir; Orang dan Badan Hukum. Adapun tugas utama Nadhir adalah memelihara dan mengurus benda wakaf. 

Pasal 6 menyebutkan Syarat Nadhir, baik orang maupun badan hukum.

Syarat Nadhir Orang sebagai berikut.
a) warga negara Republik Indonesia
b) beragama Islam
c) sudah dewasa
d) sehat jasmaniah dan rohaniah
e) tidak berada di bawah pengampuan
f) bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan

Sedangkan Syarat Nadhir Badan Hukum sebagai berikut.
a) badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
b) mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Pasal 7 menyebut tentang Kewajiban Nadhir

(1) Nadhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf;
(2) Nadhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
(3) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama

Pasal 8 mengenai Hak Nadhir

Nadhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.


3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam masalah Nadhir, KHI banyak mengadopsi PP 28 di atas. Hanya saja ada kejelasan mengenai Hak Nadhir sebagaimana disebut dalam Pasal 222 

"Nadhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat"


4. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam UU ini, Nadhir diatur secara lebih rinci sebagai berikut.

Pasal 9 menjelaskan Jenis Nadhir; perseorangan, organisasi,dan badan hukum

Pasal 10 Menjelaskan Syarat Nadhir Perorangan

a) Warga negara Indonesia
b) Beragama Islam
c) Dewasa
d) Amanah
e) Mampu secara jasmani dan rohani
f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Pasal 11 Menjelaskan Tugas Nadhir

a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12 Menjelaskaan Hak Nadhir

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)

Pasal ini menegaskan pentingnya, Profesionalitas Nadhir.


 5. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Beberapa Peraturan penting disebutkan pada PP ini.

Pasal 2  mengenai Jenis Nadhir; ia dapat perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Pasal 4 mengenai Jumlah Nadhir Perseorangan yaitu minimal terdiri dari 3 orang dan salah satunya harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada)

Pasal 5 mengenai Berhentinya Satus Nadhir, yaitu ketika:

a) meninggal dunia
b) berhalangan tetap
c) mengundurkan diri
d) diberhentikan oleh BWI.

Pasal 7 mengenai Nadhir Organisasi, Ia wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Nadhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan Sebagai berikut.

a) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan
b) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada
c) memiliki:
    1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
    2) daftar susunan pengurus
    3) anggaran rumah tangga
    4) program kerja dalam pengembangan wakaf
    5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
    6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Pasal 11 mengenai Nadhir Badan Hukum. Ia wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat dengan syarat:

a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nadhir perseorangan
c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada
d) memiliki:
    1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang
    2) daftar susunan pengurus
    3) anggaran rumah tangga
    4) program kerja dalam pengembangan wakaf
    5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
    6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Pasal 14 mengenai Masa Bakti Nadhir yang dibatasi hanya 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali Nadhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.


C. Sanksi Pidana

1. UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria

UU ini tidak mengatur mengenai sanksi pidana pada persoalan wakaf


2. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

PP ini mengatur sanksi pidana dalam 2 pasalnya sebagai berikut.

Pasal 14

Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 15

Apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya

Pasal 14 menyebutkan beberapa Pasal terkait sebagai berikut.

Pasal 5 keharusan mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Pasal 6 (3) keharusan Nadhir didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.
Pasal 7 kewajiban Nadhir.
Pasal 9 tatacara perwakafan tanah milik
Pasal 10 pendaftaran perwakafan tanah milik,
Pasal 11 perubahan perwakafan tanah milik


3. Kompilasi Hukum Islam

KHI dalam segala aturan di dalamnya tidak mengatur tentang Pidana


4. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

UU Wakaf mengatur sanksi pidana bagi penyelewengan wakaf pada 1 pasal saja, yaitu Pasal 67.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

Pasal tersebut, memberikan pemahaman bahwa ada 3 kategori pidana dalam wakaf sebagai berikut.

1) pelanggaran berat, yakni sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) pelanggaran sedang, yaitu sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3) pelanggaran ringan, yaitu sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

5. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PP tersebut hanya mengatur mengenai sanksi administratif.


Dengan demikian dapat dipahami bahwa UU Agraria memberikan peluang terjadinya wakaf di Indonesia meskipun masih membutuhkan PP. Lalu muncul PP No. 28 Tahun 1977 sehingga konsep wakaf lebih detail meskipun masih sederhana yang kemudian dikuatkan dengan hadirnya KHI. Puncaknya, Kehadiran UU 41/2004 yang dilengkapi dengan PP 42/2006. 

Selain itu, Wakif dan Nadhir diperkenalkan dalam PP 28/1977 dan dikuatkan oleh KHI. Lalu versi terbaru telah disebutkan dalam UU 41/2004 dan PP 42/2006 tentang keberadaan wâkif dan nâzhir organisasi. Dan Aturan tentang Nadhir dalam UU 41/2004 dan PP 42/2006 lebih nyata, yaitu mengenai hak nâzhir sebesar 10% dari hasil kelola wakaf dan masa bakti nâzhir yang dibatasi hanya 5 tahun yang kemudian dapat diperpanjang.

Sedangkan mengenai Sanksi Pidana, jika UU 5/1960 dan PP 28/1977 ancaman pidana kurungan hanya 3 bulan dan ancaman denda maksimal Rp.10.000, maka dalam UU 41/2004 ketentuan pidana kurungan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta.


Posting Komentar

0 Comments

Formulir Kontak